Info Singasana – Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Lokasi SPPG di Daerah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan Program MBG (Menuju Bebas Gizi Buruk), sebuah inisiatif nasional yang bertujuan menurunkan angka stunting dan memperkuat ketahanan gizi masyarakat. Bentuk dukungan itu diwujudkan dengan penandatanganan Keputusan Bersama mengenai penetapan lokasi Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Langkah ini disebut sebagai tonggak penting dalam penyelarasan kebijakan pusat dan daerah. Melalui keputusan bersama tersebut, pemerintah daerah kini memiliki acuan yang lebih jelas dalam mengintegrasikan program MBG dengan kebijakan lokal.
Penandatanganan Keputusan Bersama
Dalam acara yang digelar di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Mendagri bersama sejumlah kepala daerah menandatangani keputusan bersama tentang penetapan lokasi SPPG. Dokumen itu menetapkan daerah prioritas yang akan menjadi fokus percepatan, termasuk wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan akses pelayanan gizi yang masih terbatas.
“Penanganan gizi buruk tidak bisa ditunda. Pemerintah pusat hadir memberikan arah, tapi pelaksana utama ada di daerah. Karena itu, sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan,” ujar Mendagri dalam sambutannya.
Ia menambahkan, keputusan bersama ini juga menjadi bukti nyata bahwa pemerintah berkomitmen menurunkan angka gizi buruk hingga target nasional dapat tercapai sebelum 2030.
Dukungan Penuh kepada Daerah
Mendagri menekankan bahwa keberhasilan program MBG bergantung pada peran pemerintah daerah. Dengan adanya SPPG, setiap daerah didorong untuk membentuk tim khusus yang fokus pada intervensi gizi, mulai dari penyuluhan, layanan kesehatan ibu dan anak, hingga pemantauan tumbuh kembang balita.
“Daerah tidak perlu berjalan sendiri. Pemerintah pusat menyediakan regulasi, pendampingan, dan juga anggaran pendukung. Namun yang paling penting, kepala daerah harus menunjukkan komitmen nyata dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, bahkan hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” tegasnya.
Harapan Turunkan Stunting
Data terakhir menunjukkan angka stunting di Indonesia masih berada di kisaran 21 persen. Pemerintah menargetkan angka ini bisa turun secara signifikan dengan percepatan program MBG.
Menurut pakar kesehatan masyarakat yang hadir dalam acara tersebut, keberadaan SPPG di daerah akan mempermudah pemetaan masalah gizi dan mempercepat intervensi. “Selama ini program gizi sering terhambat koordinasi. Dengan SPPG, struktur kelembagaan lebih jelas, sehingga pelayanan langsung kepada masyarakat bisa lebih cepat,” ujarnya.
Dukungan Multisektor
Selain Kementerian Dalam Negeri, sejumlah kementerian teknis, lembaga, dan organisasi masyarakat sipil juga terlibat dalam program MBG. Dukungan multisektor ini penting karena masalah gizi tidak hanya terkait kesehatan, tetapi juga pendidikan, pangan, dan infrastruktur dasar.
Mendagri menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan kolaborasi ini. “Jangan ada ego sektoral. Semua sektor harus bersatu, karena gizi buruk adalah masalah bersama,” katanya.
Komitmen dan Partisipasi Masyarakat
Tak hanya mengandalkan pemerintah, Mendagri juga mengajak partisipasi masyarakat dalam program MBG. Menurutnya, edukasi gizi dan kesadaran keluarga menjadi faktor penting. “Ibu, ayah, kader posyandu, hingga tokoh masyarakat memiliki peran dalam memastikan anak-anak kita tumbuh sehat. Negara hadir memberi dukungan, tetapi perubahan nyata ada di keluarga,” tuturnya.
Penutup
Penandatanganan keputusan bersama mengenai lokasi SPPG menandai langkah baru dalam percepatan program MBG di Indonesia. Dengan dukungan penuh Mendagri dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan angka gizi buruk dan stunting dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Bagi pemerintah, keberhasilan program MBG bukan hanya soal target angka, tetapi juga tentang masa depan generasi muda Indonesia. Dengan gizi yang baik, anak-anak akan tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan.
