Singasana, Bali – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaku ekonomi kreatif di wilayahnya. Kali ini, Pemkab Buleleng menggandeng Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali untuk memperkuat perlindungan hukum bagi produk lokal agar memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar yang semakin kompetitif.
Pentingnya Perlindungan Hukum bagi Produk Lokal
Produk lokal Buleleng, mulai dari kuliner, kerajinan tangan, hingga hasil pertanian dan perikanan, selama ini dikenal memiliki kualitas yang baik. Namun, banyak di antaranya belum memiliki perlindungan hukum berupa hak kekayaan intelektual (HKI), seperti merek dagang, paten, maupun hak cipta.
Bupati Buleleng menegaskan, tanpa perlindungan hukum, produk lokal rawan ditiru oleh pihak lain dan mengurangi keuntungan pelaku UMKM. “Dengan adanya perlindungan HKI, pelaku usaha bisa lebih percaya diri memasarkan produknya, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional,” ujarnya.
Kerja Sama dengan Kemenkumham Bali
Melalui kerja sama ini, Pemkab Buleleng bersama Kemenkumham Bali akan melakukan berbagai langkah strategis, di antaranya:
-
Sosialisasi pentingnya HKI bagi UMKM dan pelaku usaha lokal.
-
Pendampingan dalam pendaftaran merek, hak cipta, dan paten produk.
-
Penyediaan layanan konsultasi hukum yang mudah diakses oleh masyarakat.
-
Fasilitasi percepatan administrasi untuk pendaftaran kekayaan intelektual.
Kepala Kemenkumham Bali menambahkan, pihaknya siap mendukung penuh langkah Buleleng dalam memperkuat ekosistem usaha yang berdaya saing. “Kami ingin memastikan setiap karya, inovasi, dan kreativitas masyarakat terlindungi dengan baik,” katanya.
Baca juga: Entil, Kuliner yang Tak Pernah Absen di Festival Tanah Lot
Dorongan bagi UMKM Buleleng
Banyak pelaku UMKM di Buleleng menyambut positif langkah ini. Mereka menilai, dengan adanya perlindungan hukum, produk lokal akan memiliki nilai tambah dan bisa bersaing dengan produk luar.
“Selama ini kami hanya fokus produksi dan pemasaran. Kadang khawatir kalau ada yang meniru. Dengan perlindungan merek, kami jadi lebih tenang,” ungkap salah satu pelaku UMKM kerajinan tangan di Buleleng.
Harapan untuk Ekonomi Kreatif Berkelanjutan
Pemkab Buleleng berharap kolaborasi ini menjadi pintu masuk bagi penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Dengan perlindungan hukum yang jelas, produk lokal tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga mampu mendukung peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
“Produk lokal Buleleng harus naik kelas. Perlindungan hukum adalah fondasi penting agar karya anak bangsa tetap terjaga dan memberi manfaat jangka panjang,” pungkas Bupati.
